HT Akan Melakukan Sekularisasi dan Liberalisasi Dalam Ibadah dan Aqidah?

HT Akan Melakukan Sekularisasi dan Liberalisasi Dalam Ibadah dan Aqidah? (Jawaban Untuk “mantan HT“)

 

 

Dalam Rancangan UUD milik HT, ada teks yang berbunyi begini:

“laa yatabannal kholiifatu ay hukmin syar’iyyin mu’ayyanin fil ‘ibadaati maa ‘adaz zakaati wal jihaadi. Wa laa yatabannaa ay fikrin minal afkaaril muta’allaqoti bil ‘aqiidatil islaamiyyah”.

 

Jika diterjemahkan, “kholifah tidak mengadopsi hukum syari’ah tertentu dalam masalah-masalah ibadah kecuali ibadah zakat dan jihad. Juga tidak mengadopsi salah satu pemikiran di antara berbagai macam pemikiran yang berkaitan dengan masalah aqidah islamiyyah“.

 

Pasal ini berkaitan dengan dua perkara.

1. Berkaitan dengan sikap kholifah terhadap madzhab-madzhab fiqh dalam ibadah.

2. Berkaitan dengan sikap kholifah terhadap madzhab-madzhab aqidah yang ada.

 

Mengomentari kedua hal itu, orang yang mengaku telah paham soal HT (karena statusnya telah mantan HT dan mengaku namanya pernah terdaftar di Jordan) mengatakan:

“Hal ini berarti sekulerisasi dan liberalisasi terhadap syari’at Ibadah selain zakat dan jihad bahkan aqidah Islam. Padahal di zaman Nabi dan era Khulafaur rasyidin mereka jugalah yang menentukan batasan-batasan aqidah dan ibadah yang shohih, tidak hanya dalam perkara zakat dan jihad semata. Terlihat jelas bahwa hizb berupaya mengakomodir semua perpecahan di tubuh kaum muslimin, maka dampak nyata ketika khilafah hizb berdiri adalah semakin tersebarnya paham menyimpang di masyarakat misalnya aqidah Syi’ah rafidhah Itsna Asyariyah yang sangat bertolak belakang dengan aqidah ahlus sunnah tentunya akan didukung meskipun al Qur’an dan al hadits mereka jelas-jelas berbeda dengan ahlus sunnah.”

 

Tuduhan bahwa pasal ini merupakan sekulerisasi dan liberalisasi dalam ibadah adalah benar-benar ngawur. Itu muncul karena pembacaan terhadap point-point pemikiran HT yang dilakukan secara sepotong-potong, dan ditafsirkan menurut hawa nafsunya yang sangat berhasrat untuk menjelek-jelekkan HT.

 

Terkait dengan masalah ibadah, ada beberapa point:

SATU. Benar, rasulullah saw. sebagai  rasul wajib untuk mencontohkan ibadah yang benar. Dan beliau memiliki otoritas mutlak untuk membenarkan kesalahan yang ada dalam ibadah. Itu memang tugas beliau sebagai rasul. Tapi, berbeda dengan kholifah. Kholifah itu bukan penggati Nabi saw dalam tugas kerasulan, tapi pengganti dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Artinya, bukan menggantikan rasul dalam menyampaikan risalah, tapi menggantikan beliau dalam menerapkan syariah yang telah disampaikan oleh rasulullah saw. dalam aspek kenegaraan.

Dalam masalah Ibadah, seperti sholat, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa semua itu harus dilaksanakan berdasarkan Kitabullah dan hadits nabawi. Tapi beberapa faktor terkait dengan kaidah-kaidah dalam memahami Al Qur’an dan AsSunnah telah menyebabkan munculnya berbagai macam perbedaan pendapat dalam berbagai masalah fiqh. Semua ulama yang diterima memiliki dasar yang syar’I dalam menungkapkan pendapat mereka yang berbeda-beda itu. Contohnya: syafi’iyyah mewajibkan ma’mum untuk membaca Al Fatihah di belakang imam. Tapi Hanafiyyah melarang ma’mum untuk membaca apa pun di belakang imam. Kedua pendapat ini bertentangan, tapi masing-masing mengklaim sebagai pendapat yang sunnah (bukan bid’ah). Seandainya Nabi saw hidup di antara kita, pasti beliau akan menjelaskan masalah ini, dan semua pihak akan menerimanya. Tapi, nabi saw telah wafat. Lalu siapa lagi yang memiliki otoritas dari Allah untuk menjelaskan masalah ini? Jawabnya: tak seorang pun, bahkan kholifah sekali pun. Kholifah tidak diangkat untuk menjadi seperti Nabi, sehingga dia tidak punya otoritas secara syar’i untuk menyalahkan salah satu di antara syafi’iyyah dan hanafiyyah.

Maka, dalam masalah seperti ini, hanya rasul yang punya otoritas untuk menjelaskan. Karena Rasulullah saw telah wafat, maka kaum muslimin harus kembali kepada Al Qur’an dan sunnah Nabi. Dan itu berarti kembali kepada orang yang memahami hukum-hukum yang terkandung di dalam kedua sumber itu. Itulah para mujtahid. Sedangkan mengenai perbedaan yang terjadi di antara mujtahid, maka itu merupakan masalah ilmiyah yang tidak bisa dicampuri oleh otoritas politik yang dimiliki oleh kholifah.

Jika dikatakan: Apakah kholifah tidak punya kewajiban untuk menyampaikan pendapat yang benar? Maka jawabnya: pendapat kholifah dalam masalah ijtihadiyah adalah pendapat manusia biasa yang bisa benar dan bisa pula salah, sama seperti pendapat Al Imam Asy Syafi’iy dan Al Imam Abu Hanifah. Kholifah memang memiliki pendapat pribadi yang dia pegangi sendiri. Dia berhak mengajarkan pendapatnya itu kepada orang lain, seperti kepada anaknya atau kepada orang yang bertanya kepadanya, dan boleh saja dia menganggap bahwa pendapatnya itu merupakan pendapat yang benar. Tapi dia tidak berhak menjadikannya sebagai kebenaran untuk semua orang, kemudian memberlakukannya sebagai hukum negara, dan mewajibkan rakyatnya untuk terikat dengan pendapatnya itu seraya melarang pendapat yang lain. Itu tidak boleh dia lakukan karena dia bukan utusan Allah yang dibekali dengan wahyu dan diberi otoritas untuk menyampakian risalah. Dia harus menyadari bahwa akalnya terbatas, dan mungkin mujtahid yang lain memiliki pandangan yang berbeda dangannya.

Kesimpulannya, otoritas kholifah adalah otoritas politik (untuk menerapkan syariah dalam negara) bukan otoritas yang berkaitan dengan penyampaian risalah, seperti para rasul. Maka, pasca masa kenabian, masalah hukum syara’ harus dikembalikan sebagai masalah ilmiyyah, yang menjadi lahan garap bagi para mujtahid. Atas dasar itu, jika pun pemerintah dituntut untuk memberi bimbingan kepada umat, maka negara hanya memberi garis besarnya saja, yakni bahwa ibadah itu harus dilakukan sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah, ini adalah kaidah yang jelas. Sedang rinciannya, maka itu menjadi tugas tiap muslim untuk menuntut ilmu dari para ulama. Adapun terkait dengan praktek ibadah yang jelas-jelas bid’ah dan tidak berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah, maka negara akan mendidik pelakunya.

 

DUA. Yang tidak boleh diadopsi adalah hukum-hukum tertentu dalam pelaksanaan ibadah, seperti tatacara sholat misalnya. Yang dimaksud dengan “hukum syara’ tertentu” adalah “madzhab tertentu”. Maka negara wajib membebaskan umat untuk memilih tatacara sholat sesuai dengan apa yang mereka anggap paling kuat.

Tapi, syariah telah mengatur bahwa negara punya kewajiban untuk menjaga pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri agar tidak diremehkan oleh manusia. Kewajiban sholat adalah perkara yang pasti (qoth’iy), tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada pemikiran apa pun kecuali hanya satu, bahwa sholat lima waktu itu wajib. Maka negara wajib menjaga pelaksanaannya. Di sini tidak ada kebebasan bagi umat islam untuk tidak sholat. Ini terkait dengan hukum hukum pidana yang wajib ditegakkan oleh negara. Maka, negara wajib menindak setiap muslim yang tidak melaksanakan sholat. Begitu juga mengenai puasa ramadlan, negara harus menjaga pelaksanaannya dan menghukum orang yang mengabaikannya.

            Maka, An Nabhaniy mengatakan di dalam Ad Daulah Al Islamiyyah: “Hanya saja diantara hukum-hukum tersebut terdapat hukum yang qoth’iy yang di sana hanya ada satu pandangan yang benar, seperti hukum potong tangan bagi pencuri, keharaman riba, kewajiban zakat, kewajiban sholat lima waktu dan hal-hal yang serupa dengan itu, maka sesungguhnya hukum-hukum ini diterapkan atas seluruh muslim dalam satu pemahaman yang seragam, sebab semua itu bersifat qoth’iy.” (halaman 142)

 

KETIGA. Adapun masalah zakat dan jihad, maka inilah pengecualiannya. Negara harus mengadopsi satu pendapat terkait dengan kedua ibadah ini. Sebab, pelaksanaan ibadah ini secara langsung akan melibatkan negara. Jika negara tidak mengadopsi satu pendapat pun dalam kedua hal itu, maka negara tidak punya ketentuan untuk melaksanakan penarikan zakat dari umat atau pun melaksanakan jihad. Atas dasar itu, kholifah harus mengambil hukum-hukum tertentu dalam masalah zakat dan jihad. Dan jika kholifah telah menetapkan hukum-hukum yang terkait dengan pelaksanaan zakat, maka seluruh rakyat harus membayar zakatnya kepada negara sesuai dengan apa yang diadopsi oleh kholifah. Begitu juga dalam soal perang. Jika kholifah telah mengadopsi hukum-hukum tertentu dalam pelaksanaan jihad, maka seluruh rakyat, khususnya tentara, harus terikat dengan hukum yang diadopsi oleh kholifah tersebut.

Hanya saja, sekali lagi, otoritas kholifah dalam hal ini hanya sebatas memilih dan menerapkan hukum berdasarkan apa yang dia pandang paling benar untuk diberlakukan secara formal. Itu bukan berarti kholifah punya otoritas untuk menentukan pendapat yang paling benar dalam dua ibadah ini. Sebab kholifah bukan orang yang punya otoritas untuk menentukan kebenaran, karena otoritas itu hanya dimiliki oleh rasulullah saw. Tapi ini hanya soal hukum yang dianggap benar oleh kholifah, sehingga kemudian dia pilih dan diterapkan dalam negara yang dia jalankan, kemudian wajib bagi seluruh warga negara untuk mentaatinya sebagai hukum formal, bukan sebagai hukum yang paling benar. Maka, seorang mujtahid boleh-boleh saja menganggap bahwa pendapat kholifah yang diaplikasikan dalam masalah zakat atau jihad itu lemah, tapi dia tetap harus tunduk kepada keputusan hukum yang telah dilegalkan dan diformalkan oleh kholifah dalam soal zakat dan jihad itu. Secara ’ilmiyah, Sang mujtahid tetap boleh berpegang kepada pendapat pribadinya, tapi sebagai warga negara khilafah, hukum syara’ juga mengharuskan dia untuk terikat dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh kholifah.

 

 

Masalah kedua, terkait dengan masalah aqidah,

Mantan HT mengatakan: “Terlihat jelas bahwa hizb berupaya mengakomodir semua perpecahan di tubuh kaum muslimin, maka dampak nyata ketika khilafah hizb berdiri adalah semakin tersebarnya paham menyimpang di masyarakat misalnya aqidah Syi’ah rafidhah Itsna Asyariyah yang sangat bertolak belakang dengan aqidah ahlus sunnah tentunya akan didukung meskipun al Qur’an dan al hadits mereka jelas-jelas berbeda dengan ahlus sunnah.”

 

Kementar Saya:

Sesungguhnya telah muncul berbagai macam pemikiran seputar aqidah yang begitu rumit di kalangan mutakallimin. Pemikiran-pemikiran itu kemudian diadopsi oleh sebagian kaum muslimin, sehingga muncullah madzhab-madzhab aqidah. Di antara pemikiran itu ada yang jelas-jelas membawa pemiliknya keluar dari islam, seperti konsep ketuhanan Ali, atau menolak mush-haf yang disepakati. Untuk kasus yang seperti ini, kholifah wajib menjatuhi pemilik pendapat itu dengan hukum murtad.

Namun, di sana juga terdapat perdebatan dalam masalah-masalah yang halus dan rumit, yang membuat dahi berkerut, di mana masing-masing firqoh punya alasan yang mereka anggap kuat, seperti perdebatan dalam mesikapi apa yang oleh sebagian orang disebut dengan “ayat-ayat sifat”. Di sana ada perbedaan pendapat yang pelik di antara Asy’ariyyah, mu’tazilah, dan orang-orang yang menamakan diri sebagai salafiyyah. Namun, sekeras apa pun pertentangan antara ketiganya, mereka masih tergolong bagian dari umat islam. Pemikiran-pemikiran mereka, meskipun ada di antaranya yang salah, tidak membawa mereka pada kekafiran. Masalah inilah yang dimaksud pasal ini sebagai “pemikiran-pemikiran dalam aqidah”. Bukan tempatnya di sini untuk mengulas pandangan-pandangan mereka yang saling bersilangan. Tapi yang diinginkan oleh pasal ini adalah, bahwa kholifah jangan sampai terseret dalam perseteruan semacam itu. Aqidah islam yang menjadi dasar negara adalah hal-hal global yang telah pasti dalam agama islam, yang membedakan antara orang islam dengan orang kafir, seperti keimanan kepada Allah (secara global), iman kepada Malaikat, rasul, kitabullah, hari kiamat, serta qodlo-qodar baik buruknya dari Allah. Sementara dalam hal cabang yang rumit, seperti soal memahami makna “yadullaah” (Tangan Allah) yang menjadi objek perdebatan atara asy’ariyyah dan salafi, misalnya, maka Kholifah tidak perlu campur tangan, biarkan itu tetap menjadi “konflik pemikiran”, dan kholifah tidak boleh mengubahnya menjadi konflik politik apalagi fisik.

Jika kholifah selaku lembaga negara ikut terjun ke sana, maka dia akan menyeretnya menjadi perkara politik, dan akan terjadi instablilitas soasial dalam tubuh khilafah. Tepatnya, perpecahan yang bersifat pemikiran di kalangan umat justru akan berubah menjadi perseteruan politik, bahkan bisa mengarah kepada pertarungan fisik. Padahal, walau bagaimana pun, mereka semua masih muslim.

Kalangan salafi merupakan penentang keras ide persatuan ini. Padahal, persatuan yang dimaksud di sini adalah persatuan dalam politik, bukan dalam hal ilmiyah. Ini yang mereka tidak bisa membedakan. Salafiyyah atau Wahabiyyah –madzhab resmi Saudi- boleh saja menganggap pendapatnya sendiri sebagai yang paling benar dalam soal “nash-nash sifat” (memaknainya secara literal dengan tanpa ta’thil, takyif, tamtsil dan tahrif) dan menentang pendapat Asy’ariyyah –madzhab aqidah yang biasa diajarkan oleh pesantren-pesantren tradisional di Indonesia yang menitik beratkan aspek tanzih. Tapi, mereka tetap tidak boleh menjadikan kalangan Asy’ariyyah  sebagai musuh di luar konteks perdebatan ilmiyah. Sesama muslim tetap disyariatkan untuk saling membantu, bermua’malah secara islam dan berjihad bersama untuk melawan musuh islam.

Orang salafi sendiri meyakini bahwa adanya firqoh-firqoh itu merupakan sesuatu yang telah ada di dalam nash. Artinya, berbagai pemikiran terkait dengan masalah-masalah spekulatif dalam aqidah tersebut tidak mungkin dapat disatukan, dalam arti, semua pendapat itu tidak mungkin musnah hingga tinggal satu madzhab saja, itu mustahil. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kita tidak bisa mengabaikan nash-nash yang memerintahkan umat islam untuk menjalin persaudaraan dan bersatu dalam berdakwah dan berjihad, yang mengharuskan mereka untuk berdiri dalam satu blok dalam rangka menghadapi orang-orang kafir.

Maka posisi kholifah adalah pemimpin umat islam seluruhnya. Sebab, selama mereka masih muslim, maka mereka tetap harus diurus dan diperlakukan dalam pergaulan sebagai muslim, bukan sebagai orang kafir. Atas dasar itu, semua muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai muslim di hadapan negara khilafah.

 

Namun demikian, menurut HT, negara tidak akan membiarkan madzhab mana pun untuk melakukan dan menyebarkan sesuatu yang disepakati sebagai bid’ah dan kekufuran. Hal ini dijelaskan oleh An Nabhaniy dalam Ad Daulah Al Islamiyyah sebagai berikut:

Atas dasar itu, semua firqoh dan madzhab yang meyakini aqidah islam, dan meyakini Al Qur’an dan As Sunnah, bahwa hanya keduanya yang menjadi sumber dari: dalil-dalil, kaidah-kaidah, dan hukum-hukum syara’, maka firqoh dan madzhab tersebut semuanya masih islam, dan semua dianggap sebagai kaum muslimin, dan diterapkan atas mereka hukum-hukum islam. Negara tidak boleh memerangi firqoh-firqoh tersebut, begitu pula dengan pengikut madzhab-madzhab fiqh. Itu dilakukan selama (pemikiran mereka –pent) tidak keluar dari aqidah islam. (Halaman 142).

 

Kemudian beliau menjelaskan:

“Adapun apabila (pemikiran-pent) mereka keluar dari aqidah islam, baik secara individu atau pun jama’ah, maka mereka akan dianggap murtad dari islam, dan diberlakukan atas mereka hukum bagi orang-orang yang murtad (bunuh-pent).” (Ad Daulah Al Islamiyyah Halaman 142)

 

Di tempat lain beliau mengatakan:

“Hanya saja, kholifah tidak tidak boleh mengadopsi sesuatu dalam masalah aqidah, sebab hal itu akan menyusahkan kaum muslimin dalam apa yang mereka yakini. Kecuali jika muncul ahlu bida’ wa ahwaa yang membawa aqidah yang tidak shohih, maka negara majib memberi pelajaran dengan hukuman yang bersifat mengekang. Ini dilakukan jika kepercayaan mereka tidak menjerumuskan penganutnya kepada kekafiran. Tapi jika hal itu termasuk keyakinan yang membuat penganutnya menjadi kafir, maka dengan demikian mereka diperlakukan sebagai orang-orang murtad.” (Ad Daulah Al Islamiyyah, halaman 143).

 

Atas dasar itu, jika memang benar bahwa kalangan Syi’ah Itsna ‘Asyariyah –yang dianut kebanyakan warga Iran- memiliki pandangan-pandangan yang membahayakan aqidah islam, seperti memposisikan imam-imam mereka hampir seperti nabi, atau memiliki mushaf tersendiri dan mencampakkan mushhaf ‘Utsmaniy yang qoth’i itu, maka itu memang wajib diluruskan oleh kholifah. Tapi itu perlu dicek terlebih dahulu. Tapi, untuk masalah yang melibatkan pemikiran yang rumit dan spekulatif, seperti perdebatan antara Ibnu Taimiyyah dengan kalangan Asy’ariyyah mengenai makna ‘ain, yad, wajh, istiwaa’ dan sejenisnya yang dikait-kaitkan dengan sifat Allah, maka kholifah tidak dibenarkan masuk di dalamnya. Sebab, itu bukan masalah pokok aqidah, dan di antara mereka juga tidak ada satu pun yang menetapkan pendapatnya dengan dalil qoth’i.

 

Kesimpulannya,

1.     Lontaran “mantan HT” bahwa HT mengemban pemikiran liberal dan sekuler merupakan hasil pembacaan yang tidak komperhensif dan tidak akurat terhadap pendapat HT mengenai hal-hal yang terkait dengan pasal keempat dari Hukum-hukum Umum dalam UUD yang dirancang oleh HT.

2.     dengan sangat menyesal saya katakan bahwa Kapasitas penulis “rapot merah” ini dalam mengenal pemikiran HT sangat terbatas, dan kelayakannya dalam mengomentari pandangan HT juga sangat tidak memadai. Saya di sini hanya mengkonfrontir pemikirannya dengan satu kitab saja, yakni Ad Daulah Al Islamiyyah. Tapi hanya dengan itu, kedangkalan komentarnya sudah sangat tampak. Padahal, UUD yang dia komentari ini memiliki penjelasan dalam satu kitab tebal, yang berjudul “Muqoddimatud Dustur”. Alangkah gegabahnya melakukan komentar tanpa telaah yang komperhensif. Maka, dalam hal ini, kapasitas dia sebagai orang yang menamakan diri sebagai “mantan HT” juga bisa digugat. Pasalnya, penguasaannya terhadap fikrah yang ditabanni oleh HT masih minim. Kalau pun benar dia pernah ngaji di HT, mungkin dia baru halaqoh Nidzomul Islam atau At Takaatul,  tidak lebih. Itu pun jika pemahamannya diuji, belum tentu rapotnya tidak merah.

3.     Khusus mengenai pemikiran-pemikiran spekulatif dalam aqidah, memang ada perbedaan sikap. “Mantan HT” mungkin termasuk kelompok ekstrim yang mengharamkan dirinya untuk hidup damai secara politis dengan umat islam lain yang memiliki pemikiran cabang aqidah yang berbeda dengannya. Sedangkan HT menganggap bahwa selama mereka tidak kufur, maka mereka tetap bisa menjadi warga negara khilafah, tidak ditumpas, tidak dimusuhi secara politis, dan mereka tetap punya hak serta kewajiban sebagai muslim. Adapun dalam wilayah ilmiyah yang memperdebatkan masalah spekulatif (dzonniy), maka kholifah tidak ikut masuk dalam arena itu secara kelembagaan. Hanya saja, negara akan menindak jika ada firqoh yang punya cenderungan untuk menyebarkan aqidah yang berbau bid’ah atau kekufuran, yakni pemikiran yang menggesek hal-hal yang qoth’i dalam islam.

 

Wallaahu a’lam