Kekuatan Politik Di Balik Budiono, Adakah?

Kekuatan Politik Di Balik Budiono, Adakah?

 Dalam negara yang menganut sistem presidensial, parpol memiliki peran yang signifikan. Kenyataannya, presiden dan wakil presiden diusung oleh parpol atau beberapa parpol yang mencalonkannya dalam pemilu. Kemudian presiden terpilih akan membentuk kabinet dengan “wajib” melibatkan seluruh parpol yang ikut mengusungnya. Secara hukum, presiden memang punya hak prerogatif dalam membentuk kabinet, tapi “hukum alam” dalam politik menuntut dia untuk tunduk kepada kesepakatan-kesepakatan dibelakang layar yang dibuat bersama oleh seluruh mitra koalisinya. Pasalnya, presiden butuh kestabilan politik selama periode kepemimpinannya. Ini karena demokrasi selalu menciptakan dua kutub utama dalam tubuh negara, yakni kelompok yang menang dan kelompok yang kalah. Kelompok partai yang menang akan menjadi partai pemerintah, sedangkan kelompok partai yang kalah akan menjadi oposan. Permainan akan terlihat seru di gedung parlemen, dimana pihak pendukung pemerintah dan oposisi sama-sama duduk dalam satu ruangan. Pihak oposan memiliki hak-hak tertentu untuk mengkritik pemerintah, seperti hak angket dan hak interpelasi. Ini terkait dengan citra kinerja pemerintah. Oposisi punya kepentingan untuk memanfaatkan celah apa pun yang bisa digunakan untuk menunjukkan kelemahan partai pemerintah. Ini akan berguna saat kampanye periode berikutnya. Bahkan jika ada peluang yang memungkinkan, oposan bisa mengguncang kursi pemerintahan lewat mekanisme impeachment. Di sisi lain, partai pendukung pemerintah akan mendukung segala kebijakan pemerintah dan mempertahankan citra pemerintah di gedung dewan.

Dialektika yang demikian ini dianggap baik oleh demokrasi sebagai mekanisme yang dapat menjamin keseimbangan politik dan mencegah adanya pemerintahan yang berkuasa secara absolut. Berdasarkan hal itu, bagi seorang presiden, parpol mitra koalisi adalah aset yang sangat berharga. Ini berlaku selama partainya tidak mencapai 50% kursi di parlemen. Dalam kondisi ini, jika langkahnya tidak ingin dibelenggu parlemen, maka dia harus bisa menggalang loyalitas dan bantuan dari partai yang lain untuk mengimbangi pemainan kaum oposisi. Jalan satu-satunya adalah dengan memasukkan unsur partai lain dalam kabinet yang dipimpinnya.

Namun demikian, pertunjukkan yang menarik telah ditempilkan oleh SBY dan Partai Demokrat, dimana secara sepihak mereka menentukan Bodiono sebagai wakil presiden tanpa melalui komunikasi dengan mitra kolalisinya, seperti PKS, PAN, PPP dan PKB. Padahal, notabene, Budiono bukanlah tokoh partai. Artinya, dia tidak mewakili partai mana pun dan tidak ada satu fraksi pun di parlemen yang memiliki ikatan dengannya. Dengan kata lain, keberadaan Budiono di pemerintahan tidak memiliki pijakan apa pun di parlemen. Ini sama saja, Demokrat telah memborong posisi presiden dan wakilnya sekaligus, dan tidak menyisakannya bagi mitra koalisi. Padahal, posisi wapres merupakan menu istimewa yang disediakan oleh seorang presiden untuk bisa menarik mitra koalisi yang memiliki akar kuat di parlemen. Makanya, dulu SBY menarik Kalla, karena Golkar memiliki potensi besar yang jika tidak dimanfaatkan justru bisa menjadi batu sandungan di parlemen. Dengan demikian, menurut logika politik biasa, SBY telah membiarkan kursi wapres berdiri tanpa akar, tidak memanfaatkan kursi kasong itu guna membangung koalisi yang kuat.

Lantas pertimbangan apa yang membuat Demokrat berani mengambil keputusan kontroversial seperti ini? Benarkah ini semata-mata dilandasi oleh motiv kepentingan ekonomi bangsa, seperti yang mereka ungkapkan pada publik? Padahal, jika pertimbangannya semata-mata berorientasi pada perumusan kebijakan teknis ekonomi yang baik, bukankah seorang ahli ekonomi cukup ditempatkan dalam tim ekonomi, misalnya? Kenapa harus wapres? Ini yang pertama.

Yang kedua, kalau pertimbangannya hanya sekedar mendudukkan soerang ahli ekonomi, kenapa SBY dan Demokrat begitu ngotot menempatkannya di kursi wapressampai rela bersitegang dengan mitra koalisinya, yakni PKS dan PAN, yang tidak setuju dengan keputusan sepihak Demokrat sampai menjelang detik-detik akhir (walau keduanya akhirnya “keok”. Bagaimana pun juga, resiko yang dihadapi Demokrat tidaklah kecil. Pasalnya, aset yang dia pertaruhkan dalam adu konsistensi ini sangat besar. Jika PKS dan PAN mampu mempertahankan konsistensinya, sementara Demokrat sendiri juga bersikeras dengan Bodiono, maka Demokrat bisa kehilangan dukungan lebih dari 100 kursi di parlemen (PKS 59 kursi dan PAN 42 kursi). Ini bukan kekuatan yang remeh jika keduanya berubah menjadi oposan (jika SBY menang).

Akhirnya, ada dua hal penting yang bisa kita lihat secara nyata. Pertama, hampir bisa dipastikan, bahwa hal yang membuat SBY menarik Bodiono bukanlah daya tarik pribadi Bodiono, sebab menurut logika politik biasa Budiono ini tidak memberi kontribusi bagi penguatan posisi pemerintah di hadapan parlemen. Pasti ada sesuatu yang lebih “kuat” dan lebih patut dipertimbangkan oleh SBY dan Demokrat dari pada sekedar bagaimana membangun kekuatan yang solid dalam menghadapi oposisi. Artinya, kekuatan politik balik Budiono ini pasti lebih efektif untuk mempengaruhi arah keputusan Demokrasi dan SBY dari pada sekedar tekanan dari pihak oposisi di parlemen. Kedua, SBY dan Demokrat berani adu konsistensi dengan PKS dan PAN, dengan resiko tidak main-main, yakni potensi hengkangnya dua partai yang menempati posisi keempat dan kelima dalam pemilu legeslatif lalu itu. Artinya, aset yang dipertaruhkan SBY dalam memasang Bodiono ini bukan main besarnya. Dan tekanan dari kedua mitra oposisi itu akhirnya sama sekali tidak mempengaruhi keputusan SBY dan Demokrat terhadap Bodiono. Ini membuktikan bahwa Bodiono sebenarnya berdiri di atas dukungan kekuatan politik yang jauh lebih kuat dari sekedar kekuatan 100 kursi di parlemen (gabungan PKS dan PAN). Lantas kekuatan macam apa yang berdiri di belakang Budiono?

Kecurigaan patut kita layangkan kepada kekuatan efektif non-partai yang ikut bermain di Indonesia sejak lama, yakni apa yang disebut dengan kekuatan “Poros Washington”. Kita ingat, kekuatan Neo-lib ini pernah melengserkan Kwik Kian Gie (PDIP) sebagai Menko Ekuin karena dianggap oleh Agen Neolib sebagai batu sandungan dalam usaha melanggengkan dan meningkatkan ekskalasi penjajahan ekonominya di Indonesia. Maka bukan tidak mungkin, bahkan sangat mungkin, kekuatan Neolib ini pula yang mengalahkan tekanan dari PKS dan PAN dalam perebutan calon kursi wapres. Dan kita tahu, Budiono adalah guru besar ekonomi yang berhaluan liberal yang terlihat kalem dan pendiam. Tentu kedudukannya sebagai wapres akan sangat membatu agenda neo-lib di Indonesia. Di tambah lagi, nanti kita bisa pastikan, bukan hanya wapres yang akan diduduki kalangan non-partai, tapi seluruh kursi dalam tim ekonomi juga akan diambil dari non-partai. Pasalnya, kursi tim ekonomi merupakan jatah ekslusif bagi kekuatan politik non-partai yang disebut “Poros Washington”. Maka tim ekonomi merupakan kursi kosong yang akan senantiasa diduduki oleh para agen khusus. Di sana pasti telah ada selembar kertas bertuliskan “Bangku Ini Telah Dipesan“, sehingga tidak ada partai mana pun yang bisa minta jatah kepada SBY untuk mendudukinya (jika SBY menang). Wallaahu A’lam [ttx]